Kebijakan Anti Korupsi

Pencegahan Praktik Pencucian Uang

Sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan, Perusahaan telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Struktur Organisasi PMN di Adira Finance adalah sebagai berikut:

Struktur anti korupsi (Materi Menu kebijakan anti korupsi )

Pejabat PMN ditunjuk oleh Direksi dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Pejabat PMN memiliki tugas antara lain:

  1. Menyusun dan memelihara Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
  2. Memastikan adanya pengembangan sistem dan prosedur identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mencakup item data yang diharuskan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
  3. Memantau pengkinian data dan profil nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tertanggal 10 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
  4. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
  5. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atau Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).
  6. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan pegawai Perseroan.

Selama tahun 2013, dalam rangka pelaksanaan PMN, Perusahaan telah melakukan:

  • Review terhadap Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan PMN untuk melihat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh kepala cabang di Wilayah Sumatera Bagian Utara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi.
  • Menyampaikan laporan atas transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh Unit Khusus PMN Perusahaan, yang mana pada tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.

Selain itu, Perusahaan juga telah beberapa kali mengikutsertakan karyawannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang diadakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya. Hal ini bertujuan agar penerapan kebijakan pencegahan praktik pencucian uang di Perusahaan selalu mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengawasi penerapan PMN di Perusahaan, pembahasan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan selalu menjadi salah satu agenda dalam setiap rapat Dewan Komisaris maupun rapat Direksi Perusahaan. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam penerapan PMN.